By
M.Zainuddin.
Bondowoso,(deteksimedia.id)– Dari rilis berita edisi 4 Desember 2025 telah disebutkan bahwa, anggota dewan sejatinya menjadi penyambung dari keinginan atau aspirasi rakyat dalam pembangunan daerah, akan tetapi fakta dilapangan sangatlah berbeda dari fakta yang ada. Seperti hasil investigasi tim media ini ke beberapa titik lokasi kegiatan hibah pokir yang ada di wilayah kecamatan klabang baik untuk sarana dan prasarana pendukung dalam pendidikan dini atau Paud serta MWC NU Kecamatan Klabang tahun anggaran 2022 kurang lebihnya anggaran Yang masuk ke MWC NU Rp 350jt tahun 2022 dan tahun anggaran 2023 hibah pokir untuk PAC Ansor Rp 361 JT , Ranting Ansor Rp 60jt , Yayasan Nurut Tholabah Rp 200jt , Paud Dewi Shartika sebesar 200jt dan BUMDES Desa Wonokerto sebesar Rp 200jt.
Dari hasil investigasi ke salah satu titik penerima dana hibah pokir 2023 ( KB Dewi Sartika ) Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso menemukan adanya indikasi atau dugaan terkait pengadaan barang jasa seperti : Mesin Printer merk Epson , Labtop merk ASUS 3 buah, Spiker Aktif satu, alat bermain anak berupa alat bermain Jungkit satu, alat perosotan atau peluncuran satu buah dan Rak bermain satu buah serta seragam guru dan murid yang anggarannya sampai menelan dana sebesar 200jt.
Seperti hasil konfirmasi awak media ini dengan pihak kepala sekolah KB Dewi Sartika Klabang pada hari Rabu 3 Desember 2025 yang rekamannya kami simpan menyampaikan” Bahwa pada tahun anggaran hibah untuk KB Dewi Sartika memang lembaga kami menerima bantuan tersebut sebesar 200jt melalui Haji Zaki Imron salah satu Anggota Dewan ( DPRD ) Bondowoso yang berupa Barang, dan telah kami terima berbagai macam barang dan jasa sebagai pendukung dan penunjang program kami dalam pendidikan Dini, terkait nilai dari masing masing barang semua tercatat di ketua pengelola KB Dewi Sartika ( ibu ) kades untuk selebihnya panjenengan bisa langsung ke beliau pak Haji Imron ” tutupnya.
Dari total dana hibah pokir untuk Wil Kecamatan Klabang 2022 dan juga 2023 kurang lebih Rp 1.M lebih.
“Kami menemukan beberapa item kegiatan yang terindikasi adanya dugaan Mark Up dalam hal belanja barang maupun pengadaan. ( Bersambung )
