By
Bay-deteksi
Situbondo,(deteksimedia.id), edisi, Selasa, 30/12/2025, Proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2025 di Desa Jetis – Besuki – Situbondo, kini tengah menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat setempat, khususnya di Dusun Biting. Proyek perkerasan jalan dengan metode lapen ( lapis penistrasi makadam) yang menelan biaya cukup fantastis tersebut diduga tidak memenuhi standar kontruksi yang ditetapkan, memicu kekhawatiran akan kualitas dan ketahanannya.
Pekerjaan yang berlokasi di dusun Biting ini memiliki volume total yang signifikan, mencakup dua ruas jalan dengan dimensi masing – masing (400×3) meter dan (300×2,5) meter. Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek swakelola ini mencapai Rp. 230.277.000,- sebuah angka yang tidak kecil untuk proyek desa.
Sumber dana ini secara spesifik berasal dari DANA DESA (DD) tahun berjalan, yang seharusnya dialokasikan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemajuan infrastruktur lokal.
Namun, di lapangan, realisasi pekerjaan ini menimbulkan tanda tanya besar. Berdasarkan pantauan langsung dan laporan dari beberapa warga, salah satunya inisial DH, kondisi fisik proyek terlihat “TIPIS dan MINIM MATERIAL”, dugaan kuat mengarah pada penggunaan material yang tidak mencukupi atau proses pengerjaan yang terburu – buru, yang berdampak langsung pada kualitas akhir jalan.
Salah satu kejanggalan yang paling mencolok dan menjadi perhatian utama adalah masih nampaknya kontruksi lapen yang lama di permukaan jalan yang baru saja dikerjakan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pelapisan ulang atau rehabilitasi tidak dilakukan secara maksimal, di mana material baru seolah hanya “MENUMPANG” di atas struktur lama tanpa perlakuan persiapan permukaan yang memadai atau pelapisan dengan ketebalan standar lapen yang ditetapkan.
Dalam kontruksi lapen yang ideal, ketebalan lapisan sangat krusial untuk menjamin daya tahan jalan terhadap beban lalu lintas dan faktor cuaca. Kurangnya material akan secara langsung mengurangi umur ekonomis jalan tersebut.
Proyek swakelola, yang secara definisi melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam pelaksanaan pekerjaan, seharusnya menjadi contoh terbaik dari efisiensi dan transparansi. Namun, dugaan ketidaksesuaian standar kontruksi ini justru merusak citra tersebut. Akuntabilitas penggunaan dana publik, dalam hal ini Dana Desa, menjadi taruhan utama. Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama, sesuai dengan jumlah anggaran yang telah di alokasikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Desa Jetis maupun tim pelaksana swakelola terkait dengan dugaan penyimpangan ini. Warga berharap agar instansi terkait, seperti Kecamatan, Inspektorat Daerah, atau bahkan aparat penegak hukum, dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan audit tehnis dan investigasi menyeluruh.
Transparansi adalah kunci, dan penjelasan rinci mengenai spesifikasi teknis dan realisasi anggaran sangat dibutuhkan untuk meredam kekhawatiran publik.
