By
Bay – Deteksi
Tapalkuda(deteksimedia.id),- edisi Jum’at, 16 January 2026, ____ Kebijakan pemerintah untuk mengangkat pegawai non pendidikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP3K), memantik bara api kekecewaan di hati ribuan guru honorer .
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), melabeli keputusan ini sebagai tindakan yang “Diskriminatif dan sangat menyakitkan” bagi para pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kejelasan status dan kesejahteraan.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Imam Zanatul Haeri, secara tegas menyoroti ironi prioritas anggaran negara. Menurut P2G, negara seolah lebih mampu menjamin kesejahteraan staf pendukung program MBG, seperti juru masak atau sopir di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketimbang nasib guru honorer yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional.
“Ini masalah prioritas dan keberpihakan negara,” tegas Imam, merujuk pada alokasi APBN yang dianggap timpang. “APBN untuk Pendidikan kita bisa menggaji sopir dan tukang cuci sayur MBG secara layak, namun tidak mampu menggaji layak Guru honorer,” imbuhnya
Polemik ini mencuat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengkonfirmasi adanya skema pengangkatan PPPK untuk posisi – posisi tertentu dalam struktur SPPG, meski ditegaskan tidak berlaku untuk semua relawan atau pegawai. Namun, bagi P2G, kebijakan ini mengirimkan pesan yang keliru, bahwa pesan Guru dalam mencerdaskan bangsa dinilai lebih rendah martabatnya dibanding tenaga penunjang program lain.
Para guru honorer, banyak yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan gaji yang sangat minim, merasa di anak tirikan oleh sistem. Di tengah penantian panjang mereka akan status kepegawaian yang layak, munculnya jalur jalur cepat bagi pegawai MBG ini menciptakan kecemburuan sosial yang mendalam. P2G mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut, dan menunjukkan keberpihakan nyata terhadap nasib Guru honorer, bukan sekadar janji manis yang tak kunjung terealisasi.
Kini, pertanyaan besar menggantung di ruang publik, akankah prioritas politik mengalahkan prioritas pendidikan fundamental, dan sampai kapan air mata Guru Honorer akan terus mengalir di tengah gemerlap janji kesejahteraan yang hanya menyasar sektor – sektor baru …?
