By
Bay – Deteksi
Situbondo,(deteksimedia.id), edisi Senin, 22 Desember 2025,Kalender 2025 di ambang batas, 1 January 2026 segera kita jelang, bergulir ibarat tinggal hitungan detik. Desember kelabu …, menampilkan kegelisahan, bukan tanpa sebab, namun Desember kelabu bukan tentang Puisi, atau syair sebuah lagu Andy Meriam matalatta di era 80 an, tapi ini tentang fenomena Proyek Pemerintah ” Kejar Tayang ” demi rampungnya pelaksanaan dan laporan Absurd
Isu klasik pengerjaan proyek pemerintah di akhir tahun merupakan hal menarik. Fenomena ini sering kali berulang setiap tahun. Memicu beragam analisis dan kritik dari berbagai pihak, mulai dari media massa, akademisi, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
Berikut adalah rangkuman opini dan laporan terkini yang beredar seputar isu tersebut, yang mencakup terhadap pengerjaan proyek yang terkesan buru – buru demi penyerapan Anggaran :
ANALISIS KRITIS SEPUTAR PROYEK AKHIR TAHUN
Secara umum, opini publik dan analisis media massa menyoroti pola berulang di mana proyek – proyek fisik, terutama yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) atau Nasional (APBN), digenjot penyelesaiannya menjelang tenggat waktu 31 Desember. Hal ini seringkali menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kualitas pekerjaan dan potensi penyimpangan
* Sulap Roro Jonggrang ” di Akhir Tahun: Berbagai sumber, termasuk media daring dan unggahan media sosial yang merujuk pada artikel opini, menggunakan Analogi ” Sulap Roro Jonggrang” untuk menggambarkan pengerjaan proyek yang seolah – olah harus selesai dalam semalam, seperti proyek pengaspalan jalan atau pengecoran beton atau proyek lainnya yang dilakukan saat musim hujan. Analogi ini secara efektif menyoroti ketidakmasukakalan target waktu yang dipaksakan.
* Dilema Serapan Anggaran : sebuah opini di KOMPAS edisi 30 Oktober 2025, misalnya secara spesifik membahas “Dilema akhir tahun dan Serapan Anggaran” . Artikel ini menguraikan bagaimana tekanan untuk mencapai target serapan yang tinggi seringkali mengesampingkan kualitas dan efisiensi. Birokrasi seolah – olah menunjukkan keseriusan bekerja, namun motivasi utamanya adalah untuk memenuhi angka administratif daripada menghasilkan infrastruktur yang optimal.
* Potensi “Proyek Hantu” dan Korupsi: Kritik tajam juga muncul mengenai adanya “Proyek Hantu” atau proyek fiktif, dimana anggaran dicairkan seolah – olah proyek telah selesai padahal dilapangan tidak ada pengerjaan yang signifikan. Fenomena ini, menurut pengamat, terjadi karena semua pihak terkait “KEBAGIAN” jatah, menciptakan lingkaran setan korupsi yang terstruktur dan berulang setiap tahunnya.
* Pengawasan diperlukan: Lembaga pengawas seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di berbagai daerah, misalnya yang terjadi seperti di Kota Blitar, telah mengeluarkan “Peringatan keras” agar pekerjaan proyek fisik harus selesai tepat waktu di akhir Desember 2025. Namun opini yang beredar menunjukkan bahwa pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, mengingat pola ini terus berulang.
Perspektif Lain: optimisme Pemerintah
Di sisi lain, terdapat pula laporan yang menunjukkan optimisme dari pihak pemerintah mengenai penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)
* Penyelesaian Proyek Strategis: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, misalnya, menyatakan keyakinannya bahwa proyek pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tuntas pada akhir 2025. Focus pemerintah seringkali pada pencapaian target proyek – proyek besar ini untuk menunjukkan kemajuan IKN
* Target Serapan Anggaran Kementerian : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri mengejar target serapan anggaran hingga 96.77 persen di tahun 2025, yang berarti proyek infrastruktur memang digenjot secara maksimal di periode ini.
KESIMPULAN : secara keseluruhan, opini terbaru yang beredar di Minggu ini didominasi oleh SKEPTIS dan kritis terhadap ” TRADISI” pengerjaan proyek pemerintah di penghujung tahun. Kekhawatiran utama terletak pada kualitas pekerjaan yang terburu – buru dan potensi penyimpangan anggaran yang menjadi momok berulang setiap tahun fiskal berakhir.
Menarik untuk dicatat bahwa meskipun ada upaya pengawasan dan penargetan penyelesaian, isu Fundamental mengenai perencanaan anggaran yang kurang matang sepanjang tahun masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan Sistemik dalam pengelolaan keuangan dan proyek Pemerintah di Indonesia.
