By
Bay/Taufik – deteksi
Situbondo,(deteksimedia.id), edisi Jum’at, 02 Januari 2026, Keindahan Pantai Bletok yang Seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi warga melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kini justru menyimpan tanda tanya besar terkait tata kelola dan legalitas operasionalnya. Meski secara administratif Pantai Bletok masuk ke dalam struktur unit usaha BUMDes Sejahtera Desa Bletok, kenyataan dilapangan menunjukkan anomali yang mencengangkan, sang Ketua BUMDes Sejahtera, inisial AB justru mengaku tidak memiliki peran samasekali dalam pengelolaannya.
DISFUNGSI STRUKTURAL YANG JANGGAL
Dalam sebuah konfirmasi yang mengejutkan, Ketua BUMDes Bletok secara terbuka mengakui bahwa dirinya “MANDUL” dalam urusan pengelolaan pantai tersebut.
Pengakuan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan sebuah sinyal bahaya bagi tata kelola administrasi desa.
Bagaimana mungkin sebuah aset vital yang secara hukum berada di bawah naungan BUMDes, justru dikelola tanpa keterlibatan pucuk pimpinannya? Kondisi ini memicu spekulasi liar mengenai adanya “MANAJEMEN BAYANGAN” yang memangkas wewenang resmi demi kepentingan tertentu.
BOLA PANAS DI TANGAN KEPALA DESA
Sikap bungkam dan pengalihan tanggungjawab yang dilakukan ketua BUMDes yang secara eksplisit mengarahkan awak media untuk langsung bertanya kepada Kepala Desa menunjukkan adanya kemacetan birokrasi yang serius. Fenomena ini seolah menegaskan bahwa BUMDes Bletok hanyalah sebuah entitas di atas kertas, sementara kendali penuh atas aset ekonomi desa tetap berada di bawah dominasi kekuasaan absolut Kepala Desa. Jika benar demikian, maka semangat kemandirian desa melalui BUMDes sesuai amanat UU Desa telah gagal total di Desa Bletok.
AROMA KETIDAKTERBUKAAN ANGGARAN
Ketidakjelasan siapa sebenarnya yang memegang kendali atas Pantai Bletok membawa dampak domino pada aspek transparansi keuangan. Publik berhak tahu, dan kini bertanya – tanya. Kemana aliran pendapatan asli desa (PAdes) dari sektor wisata ini bermuara ? Jika ketua BUMDes saja tidak terlihat, maka mekanisme audit dan laporan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan pantai tersebut menjadi sangat diragukan validitasnya. Hal ini rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan penggelapan potensi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
MENDESAK INTERVENSI DINAS TERKAIT
Masyarakat Desa Bletok tidak boleh dibiarkan terus – terusan dalam kegelapan informasi. Pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), harus segera turun tangan untuk melakukan audit investigatif terhadap manajemen BUMDes Bletok. Jangan sampai aset negara yang dikelola desa ini menjadi “LADANG BASAH” pribadi karena lemahnya fungsi kontrol dan penempatan orang – orang yang hanya dijadikan boneka jabatan.
Publik menanti jawaban tegas, mengapa Kepala Desa tampak mengambil alih peran yang seharusnya menjadi Porsi BUMDes? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan pimpinan desa terhadap pengelola BUMDes, ataukah ada skema pengelolaan tertutup yang sengaja disembunyikan dari jangkauan sistem administrasi yang resmi ?
