By
Redaksi – Deteksi
Bondowoso,(deteksimedia.id) – Fenomena proyek “kejar tayang” di akhir tahun adalah masalah berulang yang sering menjadi sorotan berita di Indonesia. Pihak berwenang dan masyarakat sipil terus menyoroti pola pelaksanaan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun ini, yang sering disamakan dengan dugaan “kejar setoran”.
Pernyataan dari penggiat kebijakan pemerintah dalam hal ini media dan DPC JPKPN melalui Kordinator Bidang dan Investigasi ( M.Zainuddin ) menyampaikan ” Secara terbuka mengakui adanya dugaan pola permainan dan penumpukan anggaran di akhir tahun. Dan pola ini harus dihentikan dan harus lebih mematangkan perencanaan anggaran yg lebih baik sejak awal tahun agar kejadian kejadian yang selalu berulang tidak terjadi lagi ” kejar tayang “.
Dampak Negatif dari Proyek yang dipaksakan selesai dalam waktu singkat, terutama saat musim hujan di akhir tahun, menimbulkan kekhawatiran serius akan kualitas bangunan dan potensi pembengkakan biaya atau bahkan risiko kecelakaan kerja. Kondisi cuaca sering kali menjadi hambatan tambahan yang menyebabkan penundaan atau hasil yang tidak optimal, bahkan mempengaruhi kwalitas dari hasil pekerjaan dengan kata lain “asal jadi”.
Masyarakat dan media mempertanyakan apakah penumpukan proyek di akhir tahun didasari oleh kebutuhan mendesak atau sekadar upaya yang menurut dugaan “untuk menghabiskan anggaran demi menghindari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)”. Hal ini memicu spekulasi tentang manipulasi dan kompromi dalam pengerjaan proyek.
Kalangan dewan di berbagai daerah mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan proyek rampung tepat waktu sesuai spesifikasi, serta memberikan sanksi tegas bagi yang molor atau terbengkalai. Karena fungsi pengawasan dari dinas terkait menjadi penentu baik tidaknya sebuah pekerjaan.
“Penyakit Tahunan”: Fenomena ini digambarkan sebagai “penyakit tahunan” atau “kebut semalam” dalam pengelolaan anggaran daerah, yang menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dan penjadwalan yang efektif sejak awal tahun anggaran.
Secara umum, Masyarakat dan Media menyoroti tantangan kronis dalam manajemen proyek pemerintah di Bondowoso, di mana penyerapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun menyebabkan tekanan besar di triwulan terakhir, dengan kualitas dan efisiensi sebagai taruhannya.
Untuk mengobati penyakit tahunan ini, kita memerlukan reformasi manajemen anggaran yang serius. Pertama, Lelang Dini (Pra – DIPA) harus menjadi budaya, bukan pengecualian. Proses tender proyek untuk tahun depan seharusnya sudah bisa dimulai sejak akhir tahun ini, sehingga pada bulan Januari atau Februari, kontrak sudah bisa ditandatangani dan pekerjaan fisik bisa dimulai. Kedua, ubah indikator kinerja. Pemerintah Pusat dan Daerah harus mulai bergeser dari Spending Follow Budget menjadi Spending Follow Result. Penilaian kinerja kepala dinas tidak boleh hanya berbasis serapan anggaran, tetapi pada kualitas outcome dan ketepatan waktu pelaksanaan. Ketiga, pengawasan ketat. DPRD dan Inspektorat harus lebih kritis. Jika ada dinas yang “menumpuk” kegiatan di Desember, harus ada audit kinerja khusus. Apakah ini karena faktor eksternal yang tak terhindarkan, atau murni karena kelalaian perencanaan?
Aktifis Pemerhati kebijakan Publik M Zainuddin yang akrab disapa Mas Zen menambahkan Mari kita akhiri komedi birokrasi ini. Rakyat membutuhkan jalan yang awet, jembatan yang kokoh, dan layanan yang prima sepanjang tahun, bukan “proyek Jin Tomang ” yang dikebut semalam langsung jadi. Habiskan Anggaran Daerah itu dengan bijak agar hasil yang di capai betul betul berkualitas”.
