By
Bay-deteksi
Tapalkuda, (deteksimedia.id), edisi Jum’at, 26 Desember 2025, Proyek perbaikan masif di sepanjang Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, yang dibiayai oleh dana publik dan seharusnya menjamin kelancaran arus logistik, kini tengah menghadapi sorotan tajam. Sejumlah pengamat infrastruktur dan masyarakat pengguna jalan menyuarakan kekhawatiran serius mengenai metode pelaksanaan dilapangan yang diduga menggunakan tehnik “RECEH” atau ala kadarnya, serta material dengan kualitas rendah, mengancam daya tahan jalan vital tersebut.
Pekerjaan yang terlihat dibeberapa titik krusial, seperti diwilayah perbatasan Probolinggo – Situbondo, tepatnya di Banyuglugur ketimur sampai Situbondo kota, bukan mencakup perkerasan ulang atau rekontruksi yang komprehensif, melainkan sebatas penambalan lubang (patching) yang terkesan buru – buru. Penggunaan Aspal dingin atau teknik penambalan parsial seringkali hanya bertahan dalam hitungan Minggu sebelum kembali rusak akibat beban berat kendaraan logistik yang melintas tiada henti.
” Yang kami lihat di lapangan adalah penanganan darurat yang dilembagakan,” ungkap Ir, Bambang Susilo, seorang ahli tehnic civil independen. “Meraka menambal disini, dua Minggu kemudian lubang baru muncul disebelahnya. Ini bukan solusi infrastruktur jangka panjang, ini pemborosan anggaran yang kronis. Kualitas aspal yang digunakan dan proses pemadatan yang minim, menunjukkan indikasi kuat penggunaan spesifikasi dibawah standart yang ditetapkan,” tambahnya
Dugaan ini semakin menguat dengan minimnya pengawasan yang terlihat dilokasi proyek. Para pekerja seringkali terlihat menyelesaikan satu titik perbaikan dalam waktu yang sangat singkat tanpa memperhatikan faktor krusial seperti persiapan permukaan, pembersihan lubang, atau waktu curing yang memadai. Kondisi ini memunculkan spekulasi adanya “Kejar Tayang” proyek untuk memenuhi target waktu, mengorbankan kualitas demi kecepatan.
Jalan Pantura adalah urat nadi ekonomi nasional. Jika perbaikannya hanya bersifat kosmetik, maka kerugian ekonomi akibat kemacetan dan kerusakan kendaraan akan terus berlanjut. Pemerintah dan pihak terkait, dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) setempat, didesak untuk segera melakukan Audit mendalam terhadap pelaksanaan proyek – proyek ini.
Transparansi dalam penggunaan anggaran dan spesifikasi teknis menjadi kunci untuk memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan secara benar, bukan sekadar proyek Tambal sulam musiman.
Masyarakat menunggu jawaban konkret atas kualitas perbaikan yang diragukan ini.
