By
Redaksi – Deteksi
Bondowoso, (deteksimedia.id) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menegaskan telah memegang nama-nama oknum yang diduga melakukan pemalakan terhadap sejumlah kepala desa. Langkah penelusuran tengah dilakukan setelah lima kepala desa resmi melapor ke Kejari.
Kasi Intelijen Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, menyampaikan bahwa laporan dari para kepala desa mulai masuk beberapa waktu lalu.
“Sampai saat ini ada lima aduan terkait oknum yang sering memalak kepala desa,” jelas Adi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kejari Bondowoso, Rabu (10/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pihak intelijen kini mendalami pola aksi dan hubungan antar oknum yang diduga terlibat, guna memastikan seluruh proses penindakan berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dzakiyul Fikri, meminta seluruh kepala desa untuk tidak ragu melapor apabila mendapat tekanan, permintaan uang, atau gangguan dari pihak manapun.
“Bila ada oknum yang meminta-minta atau mengganggu, tolong difoto atau divideokan apa yang diminta, kemudian segera laporkan,” tegasnya.
Kajari menekankan pentingnya bukti visual agar Kejaksaan dapat menelusuri pelaku dengan tepat serta menghindari salah sasaran ketika mengambil langkah hukum.
“Ini kami lakukan agar para kepala desa bekerja dengan tenang dan terlindungi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, jajaran struktural Kejari Bondowoso turut hadir, termasuk Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus). Keduanya menyatakan kesiapan mendukung proses penegakan hukum sesuai ranah masing-masing, terutama jika dugaan pemalakan tersebut berkaitan dengan tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi.
Kasi Pidum menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai ketentuan hukum dan mekanisme pembuktian yang berlaku. Sementara Kasi Pidsus memastikan bahwa bila ditemukan indikasi pemerasan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau anggaran, pihaknya siap melakukan pendalaman.
Kajari menutup dengan imbauan agar seluruh penyelenggara negara, dari desa hingga kabupaten, menjaga integritas dan menggunakan anggaran sesuai peruntukan.
“Kami mendorong semua perangkat pemerintahan untuk bekerja profesional dan tidak keluar dari aturan. Dengan begitu, pelayanan publik tetap berjalan bersih dan akuntabel,” pungkasnya.
