By
Bambang Hendro – Deteksi
BANYUWANGI,(deteksimedia.id)– Temuan dugaan peredaran rokok dengan pita cukai lama yang diduga telah melewati masa edar kembali memantik perhatian publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan distribusi barang kena cukai, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab para pelaku usaha yang masih memperdagangkan produk yang patut diduga sudah tidak layak edar.
Pengamat sosial sekaligus aktivis masyarakat menilai bahwa peredaran produk konsumsi yang diduga telah melewati batas masa edar tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele. Selain berpotensi merugikan konsumen, kondisi tersebut juga dapat mencerminkan lemahnya pengawasan rantai distribusi dari tingkat produsen, distributor hingga pengecer.
“Jika benar ditemukan produk yang sudah melewati masa edar atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius aparat pengawas dan instansi terkait. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik.
Dugaan Pelanggaran Perlindungan Konsumen
Dalam perspektif hukum, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan barang yang dijual kepada masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara maupun denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek Kepabeanan dan Cukai
Selain aspek perlindungan konsumen, dugaan peredaran rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai juga dapat bersinggungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Dalam regulasi tersebut, pita cukai merupakan instrumen pengawasan negara terhadap barang kena cukai. Penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, palsu, bekas, atau tidak sah dapat berimplikasi pada sanksi pidana dan administratif.
Masyarakat mendorong agar instansi terkait melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap:
Keaslian pita cukai.
Tahun penerbitan pita cukai.
Legalitas distribusi barang.
Kesesuaian masa edar produk.
Kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen.
KUHAP Baru Perkuat Hak Pelapor dan Korban
Dalam perkembangan hukum nasional, pembaruan ketentuan hukum acara pidana memberikan ruang yang lebih kuat terhadap perlindungan hak masyarakat, pelapor, dan korban dalam proses penegakan hukum.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran berhak:
Menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.
Meminta klarifikasi kepada instansi pengawas.
Memperoleh informasi perkembangan penanganan laporan.
Mengajukan keberatan apabila terdapat dugaan penghentian perkara yang tidak sesuai prosedur.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Desakan Audit dan Penertiban Menyeluruh
Aktivis dan pemerhati perlindungan konsumen mendesak agar dilakukan audit distribusi secara menyeluruh terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak ada barang konsumsi yang berpotensi merugikan kesehatan maupun hak-hak konsumen.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata, melainkan harus menyentuh substansi perlindungan masyarakat sebagai pengguna akhir. Negara memiliki kewajiban hadir memastikan setiap produk yang beredar memenuhi standar hukum dan keselamatan.
Apabila dugaan peredaran rokok yang telah melewati masa edar maupun penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan terbukti benar, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan barang kena cukai di Indonesia.
Media menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanat konstitusional yang harus dijalankan secara konsisten. Setiap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat patut diusut secara transparan demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan tata kelola perdagangan yang sehat.
Editor : Redaksi
