By
Bay-Deteksi
Situbondo(deteksimedia.id), edisi Rabu, 18 February 2026, ____ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang – gadang sebagai penyelamat gizi anak Bangsa kini menyingkap fakta baru. Dapur – dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi layaknya pabrik raksasa, memproduksi ribuan menu setiap harinya dengan kepastian volume dan angka per porsi yang fantastis.
Namun, di balik narasi “Pemberdayaan UMKM,” beredar kabar bahwa ekosistem ini diduga dikuasai oleh segelintir elite, pejabat dan pengusaha milliader, yang memanfaatkan celah administrasi.
PERTANYAAN TAJAMNYA: DI MANA PAJAK PENGHASILAN (PPh) UNTUK NEGARA atas PERPUTARAN UANG MILLIARAN RUPIAH INI ?
Rata – rata rumah makan, katering kecil, hingga UMKM kuliner diwajibkan menyetor pajak, bahkan pedagang ikan laut dipasar lokal saja dikenakan retribusi pajak harian.
Mengapa SPPG yang menyuplai ribuan porsi dengan nilai kontrak “JUMBO” seolah mendapat “KARPET MERAH” tanpa kewajiban pajak yang transparan? Publik mencium aroma ketidakadilan Fiskal.
” Ini bukan sekedar masak – memasak. Ini bisnis kontrak negara bernilai triliunan. Jika SPPG MBG yang modalnya Milliaran ini tidak dikenakan pajak layaknya entitas bisnis komersial, maka negara sedang merugikan dua kali: kehilangan potensi pajak dan membiarkan APBN dinikmati oleh kalangan elit yang berkedok Mitra,” ujar seorang pengamat berinisial TF, yang tak mau disebut namanya secara gamblang.
Meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong agar SPPG berbadan hukum dan berbadan usaha, realita di lapangan menunjukkan adanya dugaan monopoli penguasaan SPPG oleh kelompok bermodal besar.
Saat rakyat kecil diwajibkan patuh pajak, apakah elite pengusaha SPPG MBG ini kebal Pajak?
Publik menuntut transparansi Badan Gizi Nasional dan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka data setoran pajak dari seluruh SPPG. Jangan sampai, program yang dibiayai dari uang pajak masyarakat (APBN), justru menjadi ajang “CUCI PIRING” bagi para pejabat dan pengusaha milliader untuk melipatgandakan kekayaan tanpa kewajiban kontribusi pada negara.
