By
Ary/Red – Deteksi
Jember,(deteksimedia.id) – Ribuan karyawan, pekerja, relawan, serta pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Sabtu (20/6/2026).
Massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menyuarakan penolakan terhadap wacana penghentian maupun penutupan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga menyatakan dukungan terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sejak pagi, ribuan peserta aksi mengawali kegiatan dengan melakukan long march dari Double Way Unej menuju Bundaran DPRD Jember.
Mereka membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi dukungan terhadap program MBG, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat.
Setibanya di lokasi, ribuan massa melanjutkan aksi dengan memasuki halaman Gedung DPRD Jember.
Mereka menyampaikan aspirasi secara damai melalui orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa kemudian diterima langsung oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember yang diikuti perwakilan peserta aksi.
Koordinator Lapangan FMJM, Agus Nur Yasin, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap isu penutupan dapur MBG yang dinilai dapat berdampak luas, baik terhadap penerima manfaat maupun para pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari program tersebut.
“Banyak program strategis yang sudah hadir di masyarakat, salah satunya MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP. Program-program tersebut secara nyata memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi sampai ke pedesaan, masyarakat pesisir, hingga kawasan perkebunan,” ujar Agus usai kegiatan RDP.
Menurutnya, setiap program pemerintah tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, evaluasi dan pembenahan sistem dinilai lebih tepat dibandingkan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat luas.
“Ada kekurangan, ada kesalahan, tetapi tidak lantas program harus ditutup. Yang diperlukan adalah evaluasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus mulai dari Badan Gizi Nasional hingga tingkat SPPG,” katanya.
Agus menjelaskan, di Kabupaten Jember saat ini terdapat sekitar 219 SPPG yang telah beroperasi. Keberadaan dapur MBG tersebut disebut telah menyerap banyak tenaga kerja serta menciptakan perputaran ekonomi baru bagi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan lokal.
Dalam aksi tersebut, FMJM menyampaikan delapan poin pernyataan sikap. Di antaranya mendukung dan mengawal program strategis pemerintah, mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), meminta perbaikan sistem yang transparan hingga tingkat SPPG, serta mendukung keberlanjutan program MBG sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Selain para pekerja, sejumlah pemilik SPPG juga turut menyampaikan aspirasi. Salah satunya Achmad Sudiono yang menyoroti kebijakan penghentian sementara aktivitas dapur MBG selama masa libur sekolah.
Ia mempertanyakan adanya surat edaran yang menurutnya bertentangan dengan petunjuk teknis yang selama ini menjadi dasar operasional SPPG.
Editor : Redaksi
