By
Bay/Red – Deteksi
Nusantara(deteksimedia.id) edisi Rabu 29 Juli 2026 _______ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguliti Klaster korupsi pengurusan dana hibah ‘Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur. Langkah tegas kembali diambil lembaga antirasuah dengan resmi menahan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2024 – 2029, Moch. Mahrus (MM) alias M. Mahrus Ali, pada Selasa (28/7/2026).
Mahrus dijebloskan ke jeruji besi setelah diduga kuat menggelontorkan suap fantastis berupa uang miliaran rupiah, logam mulia, hingga aset properti demi mengamankan kue anggaran hibah senilai puluhan miliar rupiah.
Ijon Proyek Berbalut Kemewahan 💥💥💥
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan modus operandi yang dilakukan Mahrus. Demi mengamankan alokasi Dana Hibah Pokmas senilai Rp 83,4 Miliar di Wilayah Kabupaten Probolinggo, Mahrus melancarkan aksi suap kepada “mantan Wakil Ketua DPRD Jatim yang kini menjabat anggota DPR RI, Anwar Sadad (AS).
Aliran dana haram tersebut tidak diserahkan langsung, melainkan disalurkan secara bertahap melalui tangan kanan Anwar Sadat, yaitu stafnya yang bernama Bagus Wahyudiono (BGS). Tak main – main, fasilitas ijon yang diberikan Mahrus demi memuluskan kongkalikong ini meliputi:
* Uang tunai senilai Rp 1,5 Miliar.
* Emas batangan dengan berat sekitar 1 kilogram.
* Pelunasan satu unit rumah mewah yang berlokasi di Surabaya.
* Pembiayaan penuh modal pendirian usaha Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Atas tindakan lancung tersebut, Mahrus kini resmi ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Ia dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
Perburuan Aset dan Estimasi Jadwal Pemanggilan Anwar Sadad – Bagus Wahyudiono 💥💥💥
Penahanan Mahrus melengkapi daftar tersangka Klaster penyuap Anwar Sadad yang telah dijebloskan ke tahanan, menyusul tiga swasta lainnya yakni: _
* Achmad Yahya.
* M. Fathullah dan
* Ra. Wahid Ruslan.
Fokus penyidik kini beralih penuh pada strategi asset recovery (pemulihan kerugian keuangan negara). Hingga saat ini, KPK bergerak cepat dengan menyita aset milik AS dan BGS senilai Rp 22 miliar, termasuk tanah, ruko, apartemen, Gedung Olah Raga (GOR) di Probolinggo, hingga unit SPBE di Banyuwangi.
Mengingat status hukum Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Klaster penerima, Kapan keduanya akan dipanggil dan menyusul ke balik jeruji besi??
Berdasarkan prosedur penyidikan KPK dan rentang waktu penahanan para pemberi suap, berikut adalah analisis estimasi jadwal pemanggilan pemeriksaan serta penahanan lanjutan untuk Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono:
1. Pemeriksaan Konfrontasi dan Pendalaman Aliran (Minggu Pertama Agustus 2026 / 3 – 7 Agustus 2026). Penyidik dipastikan akan memeriksa intensif Moch. Mahrus dan 3 tersangka pemberi suap lainnya di awal Agustus untuk mengunci rincian alat bukti transfer, kuitansi rumah, serta legalitas SPBE. Setelah berkas tersebut lengkap, surat panggilan formal sebagai tersangka penerima akan segera dilayangkan kepada Bagus Wahyudiono dan Anwar Sadad.
2. Jadwal Pemanggilan Tersangka Bagus Wahyudiono (Pertengahan Agustus 2026 / 10 – 14 Agustus 2026). Sebagai operator lapangan dan penyalur dana ijon, Bagus Wahyudiono kemungkinan besar akan dipanggil lebih awal demi membedah rincian disposisi perintah dan pembagian jatah yang mengalir ke Anwar Sadad.
3. Jadwal Pemanggilan dan Opsi Penahanan Anwar Sadad (Akhir Agustus 2026 / sebelum 25 Agustus 2026) . Sebagai ‘aktor utama’ atau episentrum penerima dalam Klaster ini, Anwar Sadad diprediksi akan dipanggil setelah seluruh kesaksian dari para pemberi (termasuk Mahrus) dan stafnya (BGS) klop dikonfrontasi. Mengingat masa penahanan pertama para pemberi berakhir di pertengahan Agustus, KPK biasanya akan mengejar waktu sebelum perpanjangan penahanan untuk langsung memeriksa dan mengambil opsi penahanan rutan terhadap pihak penerima demi mencegah larinya saksi atau manipulasi sisa aset.
KPK menegaskan tidak akan mengendurkan tensi penyidikan.
“Dalam lanjutan penyidikannya, KPK masih akan terus melakukan pendalaman aliran uang hingga penelusuran aset,” pungkas Budi Prasetyo.
Moch. Mahrus Ali Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 – 2029 berdomisili di Desa Paiton – Kec. Paiton – Kab. Probolinggo – Jawa Timur, juga merupakan salah tokoh Agama yang cukup disegani diwilayahnya, karena masih dalam pusaran keluarga salah satu Pesantren di wilayah Paiton – Probolinggo
Editor : Redaksi
