By
Bay-deteksi
Situbondo(deteksimedia.id), edisi Jum’at, 30 January 2026, ____ Janji Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memuliakan pengayuh becak melalui bantuan Becak Listrik (Belis) kini ternodai oleh dugaan praktik Lancung di lapangan. Investigasi mendalam Tim Deteksimedia.id di Desa Widoropayung – Besuki – Situbondo – Jawa Timur, menemukan fakta sangat mengejutkan, bantuan seharusnya menyasar warga kurang mampu, justru jatuh ke tangan “orang berduit”
Dua nama mencuat, inisial Alw dan Slm. Bukan peluh di jalanan yang mereka cari, melainkan unit Belis gratisan untuk menopang bisnis pribadi. ALW secara terang – terangan mengakui unit tersebut digunakan untuk mengangkut bahan mentah kripik pohong (sabreng). Lebih ironis lagi, Slm yang tercatat sebagai pengusaha pabrik tahu lokal sekaligus sebagai anggota BPD di Desa setempat, turut ‘menikmati’ jatah yang seharusnya milik kaum MARJINAL.
“Ini bukan sekadar salah sasaran, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah Sang Presiden,” tegas tim investigasi di lapangan. Ketimpangan ini memicu kemarahan di media sosial dan grup – grup WhatsApp di Situbondo yang menuai pro – kontra. Publik bertanya : Siapa yang bermain dibalik pendataan GSN ? Mengapa pengusaha dan pejabat Desa bisa lolos VERIFIKASI ???
Amanah dari anggaran pribadi sang Presiden kini menanti ketegasan hukum. Jika manipulasi data terbukti, jeratan pasal penipuan menanti penerima “GADUNGAN” dan GSN dituntut untuk segera mencabut unit bantuan demi menjaga MARWAH SANG PRESIDEN.
Investigasi mengungkap isu serius mengenai integritas penyaluran bantuan di Situbondo. Berdasarkan fakta terbaru hingga 29 January 2026, berikut adalah uraian Hukum untuk kepentingan publikasi :
Analisis Hukum & Tanggung Jawab
1. Pihak yang Bertanggung Jawab : Bantuan Becak listrik (Belis) di Situbondo disalurkan melalui Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Secara organisasi, GSN bertanggung jawab penuh atas Validasi data penerima. Jika terjadi penyimpangan, koordinator wilayah GSN dan tim pendata lapangan adalah pihak pertama yang harus memberikan klarifikasi.
2. Sanksi Pidana bagi penerima Data Palsu : Meskipun bantuan ini menggunakan dana pribadi Presiden (Non – APBN), tindakan memberikan keterangan PALSU untuk memperoleh barang secara melawan hukum dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP (penipuan), atau Pasal 263 KUHP (pemalsuan data). Bagi oknum SLM yang merupakan anggota BPD, tindakan ini juga menciderai integritas sebagai pejabat publik Desa.
3. Siapa yang Berhak Melaporkan ? : Siapa pun warga negara yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, dapat melapor. Karena dana ini adalah amanah pribadi Presiden Melalui GSN, warga atau tim media dapat melapor ke Kepolisian (Polres Situbondo, atau Polsek terdekat) atas dugaan penipuan data, atau langsung ke DP GSN sebagai penyalur resmi.
4. Siapa yang Berhak Mencabut Unit? , Pengurus GSN memiliki otoritas penuh untuk membatalkan status penerima dan menarik kembali unit bantuan jika terbukti melanggar kriteria (misal bukan pengayuh becak atau bantuan dipindah tangankan / disalahgunakan).
Kita tunggu edisi berikutnya Tim deteksimedia.id akan mengungkap tuntas rumor yang berkembang di masyarakat tentang adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Data baru masuk di tim akan segera ditindalanjuti to be continue , Blimbing, Selomukti, Besuki, dan wilayah tengah dan timur Situbondo Tim deteksimedia.id segera bergerak !!
