By
Bay – Deteksi
Situbondo(deteksimedia.id), edisi Selasa, 28 April 2026, ____ Aroma pemborosan anggaran terendus di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo. Tak tanggung – tanggung, instansi ini mengalokasikan dana Alat Tulis Kantor (ATK), sebesar Rp 330. 042. 027._ sebuah angka yang jomplang dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), Dispendikbud menduduki kasta tertinggi dalam belanja ATK di Situbondo. Posisi kedua ditempati Bapenda di angka Rp 151 juta, disusul Baparida di angka Rp 90 juta.
Selisih yang mencapai lebih dari dua kali lipat ini memicu tanda tanya besar terkait urgensi dan efisiensi anggaran.
Dikonfirmasi mengenai angka fantastis tersebut, Kepala Dispendikbud Situbondo, Sopan Efendi, justru melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku tidak mengetahui detail besaran anggaran yang tercantum dalam sistem tersebut.
“Besar sekali ya, tidak sampai segitu, karena semua anggaran kecil akibat efisiensi, saya baru tahu dari sampean,” ujarnya, Senin (27/04/2026)
Meski mengaku kaget, Sopan mencoba memberikan pembelaan. Ia menyebut, bahwa anggaran tersebut diproyeksikan untuk meng-cover kebutuhan sekolah dari jenjang TK hingga SMP di seluruh kabupaten.
“Peruntukannya untuk sekolah – sekolah, artinya tidak semua untuk ATK internal Dispendikbud. Lagi pula, yang masuk di SIRUP belum tentu langsung di eksekusi, masih ada mekanisme di TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD),” tegasnya.
KRITIK PEDAS AKTIVIS MAHASISWA
Ketimpangan anggaran ini langsung memantik reaksi keras dari elemen mahasiswa. Ketua Advokasi Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Ibrahimy Situbondo, Muhammad Hafidi, menilai alokasi tersebut sangat berlebihan, dan melukai rasa keadilan pembangunan.
“Dunia pendidikan memang vital, tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk pemborosan. Anggaran sebesar itu berpotensi mengganggu pos pembangunan lainnya yang jauh lebih mendesak,” cetus Hafidi.
Hafidi menekankan bahwa daripada menghamburkan ratusan juta rupiah untuk barang habis pakai, yang habis dalam satu tahun, pemerintah daerah seharusnya lebih visioner.
“Dari pada besar – besaran hanya untuk ATK, lebih baik dialihkan untuk kesejahteraan pendidik. Itu jauh lebih bermanfaat untuk jangka panjang, dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan,” pungkasnya.
Poin Kritis yang Menjadi Sorotan:
* Ketidaktahuan Pimpinan: Bagaimana mungkin seorang Kepala Dinas tidak mengetahui angka ratusan juta yang sudah ter – Input di Sistem resmi (SIRUP)?
* Paradoks Efisiensi: Di saat Pemkab menggaungkan efisiensi anggaran, Dispendikbud justru muncul dengan angka belanja ATK yang melambung tinggi.
* Skala Prioritas: Perbandingan jomplang antara belanja alat tulis dengan kebutuhan mendasar tenaga pendidik di lapangan.
Editor : Redaksi
