By
Hery/Red – Deteksi
JEMBER,(deteksimedia.id) – 6/5/2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember mencatat capaian signifikan dalam upaya penanganan konflik sosial sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, sedikitnya enam isu strategis berhasil difasilitasi dan diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Jember, M. Syamsu Rijal, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal tahun menargetkan empat kegiatan penanganan konflik sosial. Namun dalam pelaksanaannya, capaian tersebut bahkan melampaui target dengan terselesaikannya enam kasus konflik yang mencakup berbagai sektor.
“Penanganan konflik sosial pada triwulan pertama tahun 2026 berjalan optimal. Seluruh target tercapai, bahkan melebihi rencana awal. Ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor,” ujar Rijal saat menyampaikan evaluasi kinerja di Jember, Rabu (6/5/2026).
Adapun konflik sosial yang berhasil ditangani meliputi berbagai bidang strategis. Pada sektor Proyek Strategis Nasional (PSN), Bakesbangpol memfasilitasi penyelesaian persoalan pertanahan terkait lokasi pembangunan Kawasan Daerah Milik Pemerintah (KDMP) di Kecamatan Gumukmas dan Umbulsari. Permasalahan yang sempat memicu ketegangan tersebut berhasil diselesaikan melalui dialog dan mediasi bersama para pihak terkait.
Di bidang politik dan isu nasional, Bakesbangpol juga melakukan pendalaman terhadap dinamika pendirian partai politik baru di Kabupaten Jember, yakni Partai Gerakan Rakyat. Langkah ini dilakukan guna memastikan stabilitas politik daerah tetap terjaga serta tidak menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, Bakesbangpol turut berperan dalam memediasi penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Bangsalsari. Konflik terkait besaran pesangon akibat pemutusan hubungan kerja berhasil disepakati kedua belah pihak melalui pendekatan dialogis.
Selain itu, pada sektor agraria dan pertanahan, terdapat dua konflik yang berhasil diselesaikan. Pertama, audiensi antara Persatuan Petani Penggarap Tanah Ketajek (PPPTK) dengan Pemerintah Kabupaten Jember terkait Surat Keputusan Bupati mengenai pengelolaan kebun Ketajek di Kecamatan Panti. Kedua, konflik antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, yang juga berhasil difasilitasi hingga mencapai titik temu.
Tidak hanya itu, konflik sosial budaya dan ekonomi juga menjadi perhatian. Bakesbangpol bersama pihak terkait berhasil menertibkan praktik parkir liar di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma. Penanganan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan wisatawan serta citra pariwisata daerah.
Syamsu Rijal menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan preventif dan responsif yang diterapkan oleh Bakesbangpol. Pihaknya terus mengedepankan komunikasi aktif, deteksi dini, serta koordinasi lintas instansi guna mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.
“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memastikan akar persoalan dapat ditangani. Ini penting agar konflik tidak berulang di kemudian hari,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas sosial merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bakesbangpol akan terus memperkuat sistem kewaspadaan nasional serta meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat.
Ke depan, Bakesbangpol Jember berkomitmen untuk mempertahankan kinerja tersebut dengan meningkatkan sinergi bersama aparat keamanan, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat. Dengan demikian, diharapkan situasi kondusif di Kabupaten Jember dapat terus terjaga dan mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa penanganan konflik sosial di Kabupaten Jember berjalan efektif dan terukur, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.(*)
