Bay-Deteksi
Situbondo(deteksimedia.id) edisi Kamis 16 April 2026, ___ Besuki ___ Keresahan menyelimuti warga di sekitar Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG 007, Desa Besuki – Kec. Besuki – Situbondo – Jawa Timur.
Proses retkrutmen karyawan dan relawan di lembaga tersebut dituding tidak transparan dan menabrak aturan. Tokoh Masyarakat setempat Sutomo, yang akrab disapa Gus Tomz, melayangkan kritik keras dan menuntut adanya retkrutmen ulang yang sesuai dengan mekanisme resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
KERICUHAN PASCA INTERVIEW “ILEGAL”
Ketegangan memuncak pada Senin (13/4/2026) saat proses wawancara (interview) berlangsung. Agenda tersebut nyaris berujung ricuh karena warga menilai prosedur yang dijalankan tidak jelas dan terkesan ditutup – tutupi dari publik.
“Kami minta pihak yayasan, mitra, atau pihak berwenang mana pun untuk melakukan retkrutmen ulang. Semuanya harus sesuai prosedur, transparan, dan memenuhi persyaratan yang ada. Jangan ada yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi,” tegas Gus Tomz kepada awak media.
Polemik Kerja Bakti Tanpa Status
Selain masalah prosedur wawancara, Gus Tomz menyoroti adanya aktivitas “kerja bakti” yang melibatkan sejumlah orang di dapur SPPG 007 sebelum mereka resmi terdaftar sebagai karyawan atau relawan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran administrasi dan etika kerja. Orang – orang yang kerja bakti inilah kemarin yang hampir membuat kericuhan karena statusnya di dapur SPPG 007 belum jelas, jika kerja bakti beberapa waktu lalu, atas perintah siapa?
“Jangan sampai ada relawan yang disuruh kerja bakti di 007 Besuki, sebelum mereka resmi diterima bekerja. Pertanyaannya, kerja bakti kemarin itu atas perintah siapa? Ini sangat disesalkan dan tidak boleh terulang lagi,” tegasnya dengan nada bicara yang tajam.
Tuntutan: Jalankan Mekanisme BGN
Sebagai tokoh masyarakat di wilayah Rawan, Desa Besuki, Gus Tomz mendesak agar manajemen SPPG 007 tunduk pada aturan main yang berlaku, khususnya mekanisme yang telah ditetapkan oleh BGN. Ia menekankan pentingnya pengumuman terbuka agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama.
Poin – Poin tuntutan Masyarakat yang disampaikan Gus Tomz meliputi:
* Pengumuman Publik: Informasi lowongan harus disebarkan secara terbuka, bukan melalui pintu belakang.
* Transparansi Aturan BGN: Mengikuti mekanisme resmi pusat guna menghindari praktik nepotisme atau titipan.
* Evaluasi Mitra: Pihak berwenang diminta mengevaluasi kinerja pelaksana retkrutmen yang memicu kegaduhan.
* Dapur SPPG 007 : Harus tetap jalan, namun segala aspek harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.
“Ini demi kebaikan program pemenuhan bergizi itu sendiri. Jika awalnya saja sudah tidak jujur, bagaimana nanti operasionalnya? Kami hanya ingin aturan ditegakkan, jangan buat kegaduhan di tengah masyarakat Besuki,” tegas Gus Tomz.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu itikad baik dari pihak pengelola SPPG 007 Besuki untuk memberikan klarifikasi dan melakukan perbaikan sistem retkrutmen.




