By
Bay/Taufik-deteksi
Situbondo(deteksimedia.id) edisi Selasa 21 April 2026 ____ Besuki ___ Tabir gelap menyelimuti Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) 007 Besuki. Bukan soal menu makanan, melainkan dugaan praktik “Mafia” retkrutmen yang melibatkan dugaan pemalsuan dokumen pengajuan Bimtek dan pengabaian regulasi secara sistematis.
Oknum berinisial D, kini menjadi sorotan utama di duga kuat sebagai aktor intelektual di balik kegaduhan yang nyaris ricuh pada Senin (13 / 04 / 2026).
Eksploitasi Fasilitas Negara: Skema “Dokumen Aspal”
Kasus ini bukan sekadar salah administrasi, melainkan dugaan kejahatan jabatan. Bagaimana mungkin kurang lebih 48 orang bisa menyusup ke sistem Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo untuk mendapatkan Bimtek Penjamah Makanan pada 11 Maret 2026?
* Peran Vital D: D diindikasikan berperan sebagai “pintu belakang”. Ia diduga kuat memalsukan tanda tangan atau skop surat resmi Yayasan Indonesia Subur Makmur untuk mengirim permohonan ke Dinkes.
* Kapasitas Ilegal: Di SPPG 007, kapasitas D dipertanyakan. Jika ia bukan pengambil keputusan resmi, namun mampu menggerakkan instansi sekelas Dinkes, muncul kecurigaan adanya kolusi, atau pengelabuan informasi yang sangat berani.
BEDAH YURIDIS: Jeratan Pidana dan Perdata
Jangan keliru, meskipun ada upaya “damai” di DPRD Situbondo, ranah pidana tidak bisa dihapus begitu saja.
Berikut adalah analisis hukum atas tindakan tersebut:
1. Delik Pidana Pemalsuan (Pasal 263 KUHP)
Siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
* Konteks: Dokumen permohonan Bimtek yang diajukan D adalah instrumen yang melahirkan “hak” bagi 48 orang untuk mendapatkan sertifikasi negara. Jika dokumen dasarnya palsu, maka seluruh proses di Dinkes cacat hukum.
2. Penyalahgunaan Wewenang & Kerugian Publik
Dinkes Situbondo adalah instansi negara yang operasionalnya dibiayai APBD. Menggunakan tenaga Ahli dan Fasilitas Dinkes untuk melayani 48 orang yang direkrut secara ilegal adalah bentuk kerugian bagi negara.
* Gugatan Publik (Actio Popularis): Masyarakat Situbondo tidak perlu menunggu Yayasan melapor. Sebagai pembayar pajak, publik bisa menuntut secara hukum, karena fasilitas negara (Dinkes) telah “Dimanipulasi” oleh kepentingan pribadi D.
3. Sanksi Perdata: Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. D dapat digugat untuk membayar ganti rugi materi dan immateril kepada Yayasan Indonesia Subur Makmur karena telah merusak kredibilitas institusi dan menciptakan kegaduhan sosial.
Ironi “Orang Bawaan” dan Pengkhianatan Kearifan Lokal
Sangat ironis ketika program yang seharusnya memberdayakan masyarakat Besuki, justru dijejali oleh 48 orang “bawaan” yang sebagian besar dari luar Besuki. Ini bukan sekadar soal pekerjaan, tapi soal perampasan hak warga lokal melalui jalur belakang.
Mediasi di Komisi IV DPRD Situbondo yang dihadiri pihak SPPG (inisial Sya), serta D, M, IM, secara eksplisit menelanjangi kenyataan bahwa mereka telah melompati pagar aturan.
Penegasan bahwa mereka harus “melamar ulang sesuai aturan” adalah bukti otentik bahwa status mereka sebelumnya adalah Ilegal.
KESIMPULAN INVESTIGATIF
Publik menunggu keberanian Aparat Penegak Hukum (APH), atau Polres Situbondo untuk masuk ke ranah ini.
Apakah Oknum inisial D akan tetap kebal hukum setelah terang – terangan diduga memalsukan dokumen pengajuan ke Dinkes Situbondo?
Jika kasus ini dibiarkan, maka SPPG MBG 007 Besuki bukan lagi menjadi pelayan gizi rakyat, melainkan monumen kegagalan hukum di Situbondo.
Editor : Redaksi
